Hong Kong merupakan wilayah Otonomi Khusus China yang dikembalikan oleh Inggris pada tahun 1997. Kekayaan masyarakat Hong Kong jika dibandingkan dengan pendapatan negaranya ternyata lebih tinggi daripada China sendiri.
Dari data Bloomberg – Top 10 Billionaires’ wealth as a percentage of GDP , Hong Kong menempati peringkat pertama sedangkan China hanya berada di posisi terakhir.
Namun ditengah kemajuan Hong Kong yang sangat pesat, terjadi kesenjangan yang sangat besar antara masyarakat miskin dengan yang kaya, sehingga Li Ka-shing mengusulkan agar diterapkannya pajak yang lebih tinggi untuk meminimalkan terjadinya kesenjangan diantara keduanya.
“Pajak perusahaan harus ditingkatkan sekitar satu atau dua persen, dengan demikian akan banyak masyarakat kurang mampu yang terbantu, yang terpenting adalah pemerintah harus mulai berfikir segala hal agar menciptakan banyak peluang bagi para pemuda”
Hal tersebut dikarenakan selama ini Hong Kong memberikan pajak yang rendah bagi perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, yaitu hanya sekitar 16,5%, hal tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan pajak perusahaan di Amerika Serikat yang bisa mencapai 40% ataupun pada penerapan pajak perusahaan dalam skala global yang rata-rata mencapai 23,6%.
Penerapan pajak yang renah memang telah menolong Hong Kong menjadi yang teratas diantara daftar tempat-tempat di dunia untuk menjalankan usaha. Namun demikian, satu dari tujuh orang di Hong Kong masih harus hidup dalam rumah tangga dengan penghasilan dibawah HKD$ 2.100 (Dolar Hong Kong) sebulan atau pada kurs 22 Juni 2016 sekitar Rp. 3.597.517 (HKD $1 = IDR Rp. 1713.10)
Kesenjangan ini yang kemudian dijadikan sebagai faktor yang melatarbelakangi kerusuhan yang terjadi beberapa waktu silam, seperti demonstrasi Pro-Demokrasi pada tahun 2014 dan kerusuhan pada bulan Februari.
Oleh karena itu, pemerintah pusat China di Beijing memerintahkan kepada para pemimpin di Hong Kong agar mengesampingkan dulu debat politik dan fokus kepada bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.
Hal ini mengingat debat politik yang akan sering terjadi menjelang pemilihan legislatif pada september mendatang dan pemilihan gubernur Hong Kong pada bulan Maret tahun 2017 sebagai hasil dari demonstrasi pro-Demokrasi pada 2014 yang menuding China mengontrol semuanya termasuk tidak mengizinkan warga Hong Kong memilih pemimpinnya sendiri.
(Sumber : Li, Fion. 2016. Hong Kong’s Richest Man Calls for Higher Tax to Ease Wealth Gap. New York : Bloomberg)
